Jasa konsultan Appraisal Nominal Tunjangan Anggota dan Pimpinan DPRD

JASA MENGHITUNG NOMINAL TUNJANGAN DPRD PEMKOT DAN KABUPATEN

 

Jasa Survey Penilaian tunjangan Anggota DPRD

Jasa survey penilaian tunjangan anggota dprd terkait Besaran Nominal tunjangan untuk anggota serta pimpinan DPRD se-Indonesia sudah dinaikkan oleh Presiden Joko Widodo. Naiknya tunjangan itu termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PP 18/2017 resmi diundang-undangkan pada 2 Juni 2017. Dengan demikian, aturan soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP 24/2004 tidak lagi berlaku.  Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono mengatakan jenis dan nominal tunjangan bagi anggota DPRD bertambah. Menurutnya, penambahan itu akan membuat anggota DPRD lebih nyaman. He………….he…………..adakah dengan keluarnya PP no 18 tahun 2017 ini merupakan jaminan jika anggota DPRD itu meningkat kinerjanya????.

“Untuk tunjangan alat kelengkapan, Ini juga ada perubahan. Ada juga sistem penanggungjawaban biaya operasional Dewan itu dulu kan at cost, sekarang 20% at cost. Jadi sekarang lebih nyaman,” ucap Sumarsono di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/6/2017) dikutip langsung dari (https://news.detik.com/berita/d-3536863/ada-pp-182017-tunjangan-hingga-fasilitas-anggota-dprd-bertambah ) meskipun peningkatan tingkat kenyamanan itu belum tentu berbanding lurus dengan kinerja toh…… Coba perhatikan Peraturan Pemerintah No 18 thn 2017 ini di pasal 9 ayat 3 di bawah ini:

Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: rumah negara dan perlengkapannya; dan tunjangan transportasi artinya adalah: Fasilitas bagi anggota DPRD juga ditambah, dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. 

Kini, anggota DPRD juga mendapat tunjangan komunikasi. Sumarsono menyebut tunjangan komunikasi bagi anggota DPRD dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tinggi mendapat tunjangan komunikasi 7 kali uang representasi, kategori sedang mendapat 6 kali uang representasi, dan kategori rendah mendapat 5 kali uang representasi. “Jadi yang kenaikan tunjangan komunikasi dan pola penanganan biaya perjalanan dengan lumsum 80% itu yang paling terlihat,” ucap Sumarsono. Sumarsono mengatakan penambahan nominal itu juga disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Dia menegaskan hal ini tidak akan membebani APBD.

Jasa konsultan Appraisal Nominal Tunjangan Anggota dan Pimpinan DPRD

Jasa konsultan appraisal nominal tunjangan anggota dan pimpinan dprd atau  JASA MENGHITUNG NOMINAL TUNJANGAN DPRD PEMKOT DAN KABUPATEN fungsinya Untuk melakukan tingkat besaran dari tunjangan sebagaimana pasal 9 ayat 3 dan lainnya tersebut harus di lakukan survey terlebih dahulu atas daerah masing masing oleh tim appraisal. Nah yang dapat mengeluarkan besaran nilai ini adalah Jasa konsultan appraisal nominal tunjangan anggota dan pimpinan DPRD atau  Jasa Survey Penilaian tunjangan Anggota DPRD yang memiliki badan hukum dan legalitas yang jelas yang yaitu KJPP-Kantor jasa penilai public.

Jasa konsultan Appraisal Nominal Tunjangan Anggota dan Pimpinan DPRD

Jasa konsultan Appraisal Nominal Tunjangan Anggota dan Pimpinan DPRD ? berapakah selayaknya tunjangan dprd di kabupaten/Pemkot di wilayah anda???, siapa kjpp independent menghitung tunjangan dprd? kapan jasa appraisal meng hitung tunjangan dprd?, dimana jasa penilai publik menghitung tunjangan dprd?. Pada saat artikel ini publish tim KJPP kampianus and Partners menghitung Tunjangan DPRD Kab. Buol. Bila anda membutuhkan jasa survey penilaian tunjangan anggota DPRD di daerah anda di seluruh indonesia dari Sabang sampai Marauke, silahkan CALL kami Jasa konsultan Appraisal Nominal Tunjangan Anggota dan Pimpinan DPRD. Ingat tim ini bersifat independent yang tidak dapat di intervensi (lobi2 an gaya politik jaman sekarang) oleh pihak manapun juga. NOTE: Pemakaian uang negara harus di gunakan dengan tepat sasarannya.

    Contact kami  

                                           Jasa penilaian Tunjangan Aggota DPRD                                     

 

 www.kjppkampianusdanrekan.com    

E: jasapenilaiasset@gmail.com

Telp / Wa: 081212 814843

[soliloquy id="500"]
error:
Open chat
1
Hello
Can i help you ?