Jasa Konsultan Kajian Tunjangan DPRD

Jasa Kajian Besaran Tunjangan DPRD

Jasa Kajian besaran tunjangan dprd ini tidak terlepas dari latarbelakang Peraturan Pemerintah Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Besaran tunjangan Transfortasi DPRD dan Tunjangan Perumahan DPRD  khususnya Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dengan kondisi saat ini dan berdasarkan standard harga setempat, maka perlu dilakukan kajian ilmiah oleh oleh Lembaga independent yang berizin saampai diperolehnya imformasi harga yang wajar, sehingga jasa kajian besaran tunjangan dprd khusunya Kabupaten donggala, provinsi Sulawesi Tengah ini terlaksana. Dengan melakukan survey ke lokasi sampling telah di tetapkan (KAK). Jasa kajian besaran tunjangandprd kab. Donggala ini focus di 2 kecamatan, yaitu kecamatan Banawa dan Tanantovea.

Sasaran Studi tunjangan anggota DPRD Kab Donggala

sasaran studi penilaian Tunjangan dprd kabupaten donggala ini dilakukan? Adalah :

  1. Demi tercapainya anggaran yang ekonomis, efektif dan efesien
  2. Tercapainya besaran (Rp) penilaian tunjangan transfortasi anggota dprd, tunjangan perumahan pimpinan DPRD Kab. Donggala, provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 yang patut, wajar, rasional sesuai dengan saat ini berdasarkan standard harga setempat yang berlaku serta dilaksanakan secara profeional juga independent oleh www.kjppkampianusdanrekan.com . sementara sumber pendanaan yang untuk kegiatan ini dibiaya oleh APBD tahun 2022. Sementara data dasar yang dibutuhkan terdiri dari data primer { data harga sewa rumah sekitar lokasi sampling, sewa kenderaan dan data harga penjualan rumah yang di dapatkan tim pada saat survey ke site demi tercapainya sasaran studi tunjangan anggota dprd kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. 

Jasa Konsultan Kajian Tunjangan DPRD 

Jasa Konsultan Kajian Tunjangan DPRD  atau Studi nominal tunjangan anggota DPRD  ini dilakukan oleh siapa?. Dalam melakukan Jasa Kajian Besaran Tunjangan DPRD ini, kami (KJPP) memastikan bahwa dalam melakukan pekerjaan ini bagi kantor jasa penilai public seperti www.kjppkampianusdanrekan.com  . sebagaimana sertifikasi kompetensi yang dimiliki maka kami tidak memiliki kepentingan apapun. Tim penilai akan melakukan survey besaran nominal ke setiap daerah yang telah di tetapkan dan setelah di kira cukup memadai lalu tim menyusun laporan dan mengeluarkan besaran nilai (Perumahan dan transfortasi), yang akan menjadi acuan pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran atas semua anggota dan pimpinan dprd di masing2 daerah. Bagaimana dengan di daerah anda?, sudahkah Jasa Konsultan Kajian Tunjangan DPRD atau nominal tunjangan anggota dprd di kota anda  dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP}?. Hubungi kami.

 

[soliloquy id="500"]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Open chat
1
Hello
Can i help you ?