Asset Assessment Service : Houses, Land, Hotels, Ships, Industrial Machinery, Heavy Equipment, Shrimp Farms, Plantations, Bridges, Project Monitoring. Telp/Wa : 0812 1281 4843 or email :info@kjppkampianusdanrekan.com Jasa Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | Telp/WA: 081212 814843 / KJPP Endro, Kampianus dan Rekan
Home / Appraisal / Jasa Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Jasa Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Kantor Jasa Penilaian Pembebasan Tanah

 

Jasa Penilaian Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum (Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012)

Merdeka.com – PT Angkasa Pura (AP) II terus mengebut proses pembebasan lahan untuk proyek pembangunan runway 3 Bandara Soekarno Hatta dengan melakukan pembayaran ganti rugi kepada warga secara rutin setiap pekannya. Kepala BPN Kabupaten Tangerang Himsar mengatakan, hari ini AP II membayarkan ganti rugi 4 bidang tanah milik warga seluas 12.371 meter persegi dengan total nilai Rp 18 miliar.

“Proses pembayaran akan rutin dilakukan setiap hari Kamis,” ujarnya di Gedung AME Equipment and Workshop Bandara Soekarno Hatta, Kamis (2/2). Meski pihaknya secara simultan melakukan musyawarah dan pembayaran setiap Kamis, proses pembayaran masih terkesan lambat dikarenakan tenaga yang terbatas dan banyak ketidaksesuaian data, di antaranya seperti ada bagian pagar bangunan belum masuk atau septictank belum dihitung.

“Maka itu kami terus kejar. Klaim terhadap kesalahan data bangunan hampir separuhnya,” ucapnya. Saat ini, pihaknya telah menyerahkan 1.300 data bidang kepada tim Kantor Penilai Jasa Publik (KJPP). Tinggal tim KJPP yang melakukan penilaian tentang nilai harga.”Memang agak lambat prosesnya. Jadi ini harus terus dikebut, karena data yang didapatkan harus sesuai dengan Data Nama Pemilik (DNP), banyak yang tidak sesuai DNP,” kata Dolly.

Saat ini, baru 10 persen bidang yang sudah dinilai oleh tim KJPP. “Baru 10 persen dari Kota dan Kabupaten. Kota sedikit hanya 200-an bidang paling 5-6 persen dari total keseluruhan sedangkan Kabupaten ada 2500 lebih bidang,” paparnya. Kalimat diatas langsung di kutip penuh dari harian merdeka, klik: https://www.merdeka.com/peristiwa/pembebasan-lahan-runway-3-bandara-soetta-dikebut.html

Jasa Penilaian Pembebasan Tanah

Dari kutipan dialok diatas sudah jelas bahwa Jasa Penilaian Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum  adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Sedangkan pengertian Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan istilah Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Untuk melakukan Jasa Penilaian Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum ini di perlukan lembaga Penilai Pertanahan yang mempunyai lisensi dari BPN untuk melakukan kegiatan tersebut. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut PENILAI adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan Tanah. Lembaga Pertanahan disini adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas Kemanusiaan, Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian, Keterbukaan, Kesepakatan, Keikutsertaan, Kesejahteraan, Keberlanjutan, dan Keselarasan. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh Penilai dilakukan terhadap bidang per bidang tanah, meliputi : Tanah, Ruang atas tanah dan bawah tanah, Bangunan, Tanaman, Benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.

Berikut beberapa Proses yang harus di selesaikan sebelum di lakukan penilaian objek tanah oleh jasa appraisal  tanah  yang berbadan hokum (kantor jasa penilai public). Yaitu:

  1. Adanya penlok-Penentuan lokasi yang di keluarkan pemerintah (walikota, bupati atau gubernur)
  2. Daftar nominative (data nama pemilik) yang di keluarkan oleh BPN. Data ini berupa bukti kepemilikan, Luas tanah dan bangunan, jumlah dan jenis tanaman (bila ada).
  3. Peta Lokasi (lay out ) Jika ada

Setelah kedua hal tersebut lengkap maka kantor jasa penilai tanah akan dapat melakukan survey berikut penilaian tanah berdasarkan keilmuan dan izin yang mereka miliki.

Jasa Penilaian Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum, misalnya:

Pertahanan dan keamanan nasional, jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya, pelabuhan, bandar udara, dan terminal, infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi, pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah, tempat pembuangan dan pengolahan sampah, rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah, fasilitas keselamatan umum, tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau public, cagar alam dan cagar budaya, kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa, penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa, prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah, prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah,  dan pasar umum dan lapangan parkir umum.

Tahapan-tahapan Jasa Penilaian Pembebasan Tanah terdiri dari :

  1. Perencanaan
  2. Persiapan
  3. Pelaksanaan, dan
  4. Penyerahan hasil pengadaan tanah

Dasar hukum pelaksanaan penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan yang terkait di dalam pelaksanaannya, diantaranya, yaitu :

  1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 Tentang PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  5. Peraturan Kepala BPN (PERKABAN) No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
  6. Standar Penilaian Indonesia (SPI 306) Tentang Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Untuk penjelasan detail Jasa Penilaian Pembebasan Tanah atau jasa penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, silahkan menghubungi kami:

 

Kantor jasa Penilai Publik (KJPP) Kampianus 

www.kjppkampianusdanrekan.com

Email: jasapenilaiasset@gmail.com

Telp/Wa  : 081212 814843 / 087884 302987

Ruko Cibubur indah Blok F no 16

Jl. Lapangan Tembak-Ciracas-Jakarta Timur

[soliloquy id="500"]
error:
1
Hello
Can i help you ?
Powered by