JASA REVALUASI ASSET PEMERINTAH

Jasa Evaluasi Asset Pemerintah 

 

Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah

Sebagai Negara Besar diawali dengan dilakukannya Inventarisasi aset negara dengan periode tertentu yang di tetapkan oleh negara itu sendiri dan di lakukan oleh Jasa Inventarisasi Aset Pemetintah Daerah atau Pusat, bukan hanya di lakukan pada saat mau membeli sebuah objek saja di lakukan Appraisal oleh sebuah KJPP Independent….heeehhheeeee.

Sama-sama kita ketahui Bersama bahwa Revaluasi sebuah asset atau inventarisasi asset perlu di Kelola dan hitung dalam waktu dan masa tertentu. Aset daerah merupakan capital atau sumberdaya bagi daerah sebagai memberi support terhadap pendapatan sebuah daerah. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai sisi tentunya, misalnya:

1. Penerimaan Pendapatan daerah
2. Perencanaan tingkat kebutuhan dan penganggaran daerah,
3. Pengadaan, penerimaan,
4. Pemeliharaan (Maintenance)
5. Pendayagunaan (pemaksimalan nilai velue ekonomi
6. Pengawasan/Controlling
7. dan seterusnya

Sehingga asset tersebut dapat berkontribusi maksimal untuk sebuah pemerintah daerah. Pernahkah anda membayangkan bila sebuah kabupaten tidak memiliki Inventarisasi Aset yang terdokumentasi dengan baik?. Misalnya tanah dan bangunan yang dimiliki?.

Terakhirnya asset tersebut kurang berkontribusi optimal untuk sebuah pemerintah daerah terkait. Apalagi di era Otonomi daerah seperti sekarang ini, bukan?.

Inventarisasi Harta Kekayaan Negara

Invetarisasi harta kekayaan negara terhadap asset pemerintah akan lebih efective bila dilakukan sekalian menghitung nilai ekonomis sebuah asset terkait, sebab dengan Revaluasi asset di lakukan oleh lembaga Jasa Inventarisasi Harta Kekayaan Negara yang resmi maka informasinya akan semangkin lengkap dan valid bukan?.

Lembaga KJPP tidak hanya melakukan optimalisasi aset yang selalu berujung pada keuntungan komersial. Namun, lebih dari itu invetarisasi asset pemerintah juga mengoptimalkan aset bagi kepentingan social di sebuah daerah, misalanya Salah satu lokasi Kabupaten di Aceh pemerintah membuat satu aset menjadi puskesmas di lokasi tersebut untuk dikelola pemerintah daerah setempat.

Dalam hal ini LMAN bertindak sebagai pengawas agar pengelolaan aset pemerintah tetap maksimal peruntukannya. Meski tidak memberi pendapatan langsung kepada negara, namun jika dikalkulasi secara ekonomis, manfaat sosial aset tersebut mencapai miliaran per tahun.

Bila penghitungan tidak di jalankan oleh pemerintah daerah dengan serius maka dapat di pastikan ada potensi yang hilang jika aset tidak dioptimalkan dengan baik. Selain itu, negara juga akan mengalami kerugian karena harus mengeluarkan anggaran untuk perawatan aset yang terlantar tersebut. Hal ini banyak terjadi di Indonesia.

Sebagai Kantor Jasa Penilai Publik yang berizin, di samping sebagai Jasa revaluasi asset Pemerintah daerah,  kami juga menawarkan untuk asset pemerintah Pusat dan yang tersebar di seluruh Indonesia. Silahkan menghubungi kami sekarang Ka,tor Jasa penilai Publik untuk  ASSET PEMERINTAH di no contact dibawah ini.